Siapa Pemilik Tanah Cafe di Cipete?

Di antara tujuh bidang tanah warisan yang dilelang ke pengadilan (landraad) di Meester Cornelis, satu di antaranya jelas disebut: 31/35 bagian dari sebidang kebun dan sawah di Tjipete, verponding (pajak tanah)nomor 4731, ditaksir seharga f 1.500 gulden (setara kira-kira Rp 2,4 miliar nilai di 2026). Tjipete di sini muncul sebagai obyek sengketa waris, dipecah jadi pecahan-pecahan bagian yang harus dijual demi melunasi urusan ahli waris.

Bila menyimak koran tersebut, tampaknya tanah wilayah Tjipete selepas Carels kemudian dimiliki oleh berbagai orang, termasuk juga pribumi seperti terlihat dari nama yang tertera dalam surat kabar itu. 

Kemudian, pada tahun 1885, tepatnya 9 Juli 1885,  koran Java Bode, memunculkan pengumuman lelang, beberapa bidang tanah yang dilakukan oleh Baginda Maradjalan sebagai kepala lelang di Batavia. Namun pengumuman itu tidak mencantumkan, siapa pemilik tanah di Tjipete dan berapa harga jualnya.  

Dihajar Toya (tongkat panjang)

Tak hanya pribumi, tampaknya di tahun-tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1885, kepemilikan tanah juga dimiliki beberapa orang, salah satunya oleh orang  Tionghoa. 

Di Bataviaasch Nieuwsblad, edisi 4 Desember 1885, Tjipete muncul dalam rubrik ringan berjudul "Pax Intrantibus". Diceritakan, seorang pribumi bernama Saijan dari kampung Tjipeté menggali lubang di bawah rumah tetangganya sendiri, bernama Lie-in. Peranakan tionghoa ini rupanya sudah menunggu, bersenjatakan toya (tongkat panjang), dan begitu si maling muncul dari lubang, ia dihajar habis-habisan sampai keesokan paginya harus digotong ke stadsverband, semacam rumah sakit kota.

Memasuki era tahun 1900, berita di koran Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië edisi Jumat, 3 Agustus 1900, kembali menegaskan perihal pemilik tanah Tjipete yang mulai beragam. Dalam koran ini, memuat cerita seorang janda bernama Djina yang mewarisi sebidang tanah kebun masuk wilayah "het land Tjipete", ditaksir f 1.500 (± Rp 2,4 miliar sekarang). 

Karena sudah tua, ia memberi kuasa kepada anak-anaknya, yang lalu menyerahkan urusan itu kepada seorang prokureur (pengacara)- dijuluki koran itu "prokureur bamboe"- yang menerima uang muka tapi bertahun-tahun tak kunjung menyelesaikan perkara. Ketika akhirnya didesak, pengacara itu buru-buru berdamai dengan pembeli tanah, mengantongi hampir seluruh hasil penjualan, dan hanya mengembalikan f 960 (± Rp 1,5 miliar sekarang) kepada ahli waris. 

Sebagai gambaran seberapa besar nilai itu bagi orang kebanyakan kala itu, bisa dilihat di buku Mohammad Hatta dalam memoarnya "Untuk Negeriku" yang mencatat bahwa gaji awal seorang lulusan sekolah Belanda pada 1916 sekitar f 50 sebulan, jadi f 1.500 kira-kira setara 30 bulan gaji seorang priyayi berijazah.

1926: Empat Puluh Orang Diringkus dari Tjipete Hilir

Ini kisah lain, tak berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, namun bisa menggambarkan, betapa  masyarakat di kawasan Tjipete pada awal abad 20 sudah beragam. 

Dalam koran De Indische Courant edisi Rabu, 8 Desember 1926, di rubrik "Binnenland" bagian "De communistische onlusten", memuat laporan koresponden "Ngalamoen" yang dikutip dari koran Keng Po: di wilayah Kebajoran (Kebayoran), total 670 orang ditangkap pasca-pemberontakan PKI November 1926.

Pada penangkapan pacsa geger PKI 1926 itu, terdapat  40 orang dari Tjipete Hilir, 20 dari Gandaria Zuid, 60 dari Kebon Kalapa, 40 dari Tjidodol, 200 dari Soedimarah, 150 dari Kalapa Doewa, dan 40 dari kampong Soekaboemi. Di kampong Soekaboemi, 40 orang yang ditangkap mengaku dipimpin seseorang bernama Miming, yang segera diringkus polisi; sepuluh di antara mereka ditugaskan menghancurkan rumah wedana, sepuluh lagi rumah asisten-wedana, dan dua puluh sisanya barak veldpolitie, semua dibekali saputangan putih sebagai tanda pengenal. Di kawasan Pandjaran, 200 orang lain ditangkap dengan pakaian serba merah, lengkap bintang di kerah, cap arit di dada, dan cap palu di punggung.

Razia di Kampung Tjipete, tahun 1950.

Sumber: